Padang, pasbana – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan layanan sanitasi aman bagi masyarakat melalui tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) yang digelar di Padang, Kamis (21/8).
“Sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Maigus dalam sambutannya. Ia juga mengapresiasi dukungan dari PIU-SIIP Kota Padang serta tim ISC-SIIP yang telah aktif mendorong penguatan sektor sanitasi di daerah.
Program SIIP merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemko Padang. Program ini berlangsung sejak 2024 hingga Januari 2026. Kota Padang ditetapkan sebagai salah satu dari lima kota percontohan nasional yang menjadi fokus pengembangan sanitasi aman.
Melalui FGD ini, Pemko Padang menargetkan tercapainya kesepakatan dalam tiga hal utama:
- Pengembangan kapasitas dan kelembagaan tata kelola sanitasi.
- Rencana investasi infrastruktur sanitasi, baik optimalisasi maupun pembangunan baru.
- Identifikasi potensi kemitraan lintas sektor untuk memperluas cakupan layanan.
“Kami berharap forum ini melahirkan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang implementatif dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” kata Maigus.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, menegaskan bahwa keberhasilan sektor sanitasi membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pusat, serta mitra pembangunan.
“Komitmen itu diperlukan untuk menginisiasi perubahan dan proses transisi terhadap kebiasaan, kesadaran, serta kepentingan bersama. Kita perlu mempersiapkan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur yang ada maupun yang akan dibangun dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, melalui perwakilannya Marsaulina Pasaribu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target nasional 30 persen sanitasi aman pada 2029.
Angka tersebut disebut ambisius mengingat capaian nasional hingga 2024 baru mencapai 10,25 persen. “Untuk mencapainya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, terutama yang responsif terhadap isu lokal dan berbasis pada kebutuhan daerah,” jelasnya.
Data Kementerian Kesehatan mencatat, sanitasi yang tidak layak masih menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan di Indonesia. Laporan WHO dan UNICEF (2023) juga menyebutkan bahwa sekitar 17 persen penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi dasar.
Dengan statusnya sebagai kota percontohan SIIP, Padang diharapkan mampu menunjukkan praktik terbaik (best practices) yang bisa direplikasi di daerah lain.
FGD ini menjadi momentum penting bagi Kota Padang untuk memperkuat strategi, menyusun perencanaan terarah, serta memperluas kolaborasi dalam mewujudkan sanitasi aman. Jika target dapat tercapai, Padang bukan hanya meningkatkan kualitas hidup warganya, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target nasional di sektor sanitasi. (*)
