Sawahlunto, pasbana - Sawahlunto tidak hanya bicara tambang dan sejarah, tapi kini juga soal bagaimana memberi harapan kedua bagi mereka yang pernah tersandung masalah hukum.
Sawahlunto, kota kecil yang pernah berjaya dengan tambangnya, kembali membuat langkah menarik. Jumat, 3 Oktober 2025, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menandatangani kesepakatan bersama dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sawahlunto.
Lokasinya di Balaikota, tapi gaungnya jauh lebih luas: membangun kolaborasi agar warga binaan bisa kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih bermartabat.
“Kolaborasi ini kita harapkan mampu menghasilkan pola pembinaan yang humanis dan produktif. Warga binaan yang kembali ke masyarakat nanti tidak hanya bebas, tetapi juga siap berkontribusi,” kata Riyanda dengan penuh optimisme.
Perjanjian ini menandai arah baru tata kelola pemerintahan Sawahlunto. Tidak lagi semata soal infrastruktur atau pelayanan administrasi, tapi juga menyentuh hal yang sering dianggap "pinggiran": pembinaan warga binaan.
Di banyak tempat, narapidana sering keluar penjara hanya dengan status baru: mantan narapidana. Stigma pun menempel. Padahal, menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, angka residivisme di Indonesia pada 2023 masih sekitar 5–7 persen.
Artinya, masih ada yang kembali melakukan tindak pidana karena gagal beradaptasi dengan masyarakat.
Sawahlunto ingin memutus rantai itu.
Dengan kesepakatan ini, Pemko berkomitmen ikut mendukung program pembinaan di rutan agar lebih adaptif: ada pelatihan kerja, bimbingan sosial, bahkan ruang untuk mengasah keterampilan warga binaan.
Bagi Sawahlunto, kota yang kini bertumpu pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, langkah ini sejalan dengan visinya: “Sawahlunto Maju”.
Artinya, pembangunan tidak hanya soal jalan mulus atau gedung tinggi, tapi juga kualitas manusianya.
Jika warga binaan yang bebas nanti punya keterampilan, mereka bisa ikut menggerakkan ekonomi lokal. Misalnya, ikut dalam usaha kecil, pariwisata, atau industri kreatif yang kini sedang tumbuh.
“Kita ingin melahirkan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan bernilai tambah bagi perekonomian lokal,” tambah Riyanda.
Pihak Rutan Kelas II B Sawahlunto juga menyambut baik. Mereka menilai kerja sama ini memberi angin segar. Selama ini, program pembinaan memang ada, tapi dengan dukungan Pemko tentu dampaknya bisa lebih luas.
Sawahlunto pernah dicatat UNESCO sebagai World Heritage Site karena sejarah tambangnya. Kini, kota ini mencoba menulis bab baru: dari kota tambang menjadi kota pembinaan dan pemberdayaan manusia.
Jika langkah ini berhasil, bukan tidak mungkin Sawahlunto bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah berani keluar dari pakem pembangunan klasik.
Bukan hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga membangun manusia yang pernah terjatuh agar bangkit lagi.(*)
