Pasbana - Indonesia diam-diam punya kebiasaan mahal: menyeberang batas untuk menyembuhkan diri. Bukan sekadar liburan, tapi urusan jantung, ginjal, saraf—dan tentu saja rasa percaya. Setiap tahun, puluhan hingga ratusan triliun rupiah ikut koper warga Indonesia ke negeri tetangga. Sunyi, rapi, dan nyaris tak pernah diperdebatkan serius.
Angkanya mencubit nalar. Untuk haji dan umrah, dana yang mengalir ke Arab Saudi sekitar Rp60 triliun. Tapi ke Malaysia—lewat pintu pariwisata—uang yang terbang bisa mencapai Rp170 triliun per tahun. Bukan belanja oleh-oleh, melainkan biaya berobat. Dari konsultasi dokter, rawat inap, hingga masa pemulihan yang memanjakan hotel dan jasa lokal.
Hubungan Indonesia–Malaysia memang seperti saudara dekat: saling datang, saling sapa. Namun arusnya tak seimbang. Sepanjang 2024, kunjungan warga Malaysia ke Indonesia tercatat sekitar 2,27 juta orang. Sebaliknya, warga Indonesia yang melancong ke Malaysia mencapai 4,1 juta orang—tumbuh 19,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Hampir dua banding satu.
Yang lebih menarik (atau menyentil): mayoritas wisatawan Indonesia itu bukan pemburu pantai, melainkan pasien. Sekitar 65–75 persen pasien asing di Malaysia berasal dari Indonesia, terkonsentrasi di Penang dan Kuala Lumpur. Mereka tinggal lebih lama—7 hingga 14 hari—demi pemulihan. Efeknya? Okupansi hotel stabil, restoran ramai, taksi tak sepi. Devisa mengalir deras.
Ini bukan soal nasionalisme kosong atau sentimen “negeri sendiri harus dibela”. Ini soal pengalaman. Soal rasa aman, kepastian biaya, kejelasan layanan, dan kepercayaan pada sistem. Pasien memilih tempat yang membuat mereka merasa ditangani, bukan sekadar dirawat.
Di titik ini, Malaysia memanen hasil konsistensi kebijakan kesehatan dan industri layanan yang rapi.
Ironisnya, uang itu berasal dari dompet warga Indonesia sendiri.
Ironisnya, uang itu berasal dari dompet warga Indonesia sendiri.
Jika dikumpulkan, potensi belanja medis warga Indonesia di luar negeri menyentuh Rp170 triliun per tahun—angka yang cukup untuk membangun banyak rumah sakit rujukan berkelas internasional di dalam negeri. Cukup untuk memperbaiki antrean, transparansi biaya, hingga mutu pelayanan.
Pertanyaannya sederhana tapi menggelitik: kalau saja pelayanan kesehatan di dalam negeri ditingkatkan—dari keramahan hingga kejelasan tarif—apakah koper itu masih harus sering ke luar negeri? Atau, kita memang lebih suka antre di bandara ketimbang di ruang tunggu rumah sakit?
Tulisan seperti ini seharusnya tak berhenti sebagai keluhan. Ia mestinya menjadi cermin. Media arus utama—kerap mengingatkan: kebijakan publik diuji bukan oleh niat baik, melainkan oleh kepercayaan warga.
Jika kepercayaan itu bisa dipulihkan di rumah sendiri, mungkin suatu hari nanti, yang ramai ke Penang dan Kuala Lumpur bukan pasien Indonesia—melainkan turis kesehatan dari negeri lain yang justru datang ke sini.(*)
