Pasbana - Pemerintah kembali “menggelar hajatan” di pasar keuangan. Lewat lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2), negara berhasil menarik dana Rp 40 triliun—melampaui target indikatif Rp 33 triliun. Sekilas, ini kabar baik: minat investor masih solid. Namun, ada detail menarik yang tak boleh luput dari perhatian.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan total penawaran yang masuk mencapai Rp 63,06 triliun. Angka ini memang cukup besar, tetapi lebih rendah dibandingkan lelang 3 Februari 2025 sebesar Rp 76,58 triliun dan 20 Januari 2026 yang menembus Rp 82,9 triliun. Artinya, antusiasme investor masih ada—namun mulai mendingin.
Seri yang paling banyak diserap adalah FR0109 (jatuh tempo 15 Maret 2031). Pemerintah memenangkan Rp 16,4 triliun dari penawaran Rp 24,16 triliun, dengan yield rata-rata 5,677%. Disusul FR0108 (jatuh tempo 15 April 2036) senilai Rp 12,3 triliun dengan yield 6,379%.
Menariknya, seri jangka panjang seperti FR0106 (2040), FR0107 (2045), hingga FR0105 (2064) tetap diminati, meski imbal hasilnya berada di kisaran 6,5–6,7%. Ini menunjukkan investor masih percaya pada prospek fiskal Indonesia dalam jangka panjang, walau meminta kompensasi yield lebih tinggi.
Untuk tenor pendek, SPN12270204 (2027) diserap Rp 2,5 triliun dengan yield 4,768%. Sementara SPN01260322 (2026) terserap penuh Rp 700 miliar di yield 4,5%. Namun satu seri baru, SPN03260521, tak diserap sama sekali meski ada penawaran Rp 300 miliar—indikasi pemerintah tetap selektif menjaga biaya utang.
Apa artinya bagi publik? Sederhananya, pemerintah masih punya “ruang napas” pembiayaan. Tapi tren penawaran yang menurun menjadi pengingat: pasar selalu sensitif terhadap arah suku bunga global, risiko fiskal, dan sentimen ekonomi.
Utang memang instrumen biasa dalam pengelolaan APBN. Yang menentukan bukan sekadar besarannya, melainkan seberapa bijak ia dikelola—agar hari ini kita mendapat likuiditas, tanpa membebani generasi esok secara berlebihan.(*)
.png)
